JABARKINI.ID – Sepekan pascamusyawarah yang digelar di ruang Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, persoalan sosialisasi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) justru dinilai belum menemukan titik terang.
Alih-alih menghasilkan kesepahaman antara masyarakat dan pihak pelaksana proyek, warga menilai aspirasi mereka masih tersendat. Bahkan, muncul kekhawatiran adanya potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Hal itu disampaikan salah seorang warga Pacet, D Sungkawa, kepada JABARKINI.ID melalui sambungan telepon, Kamis (3/9/2026).
Menurut Sungkawa, masyarakat sebenarnya tidak menolak pembangunan. Warga, kata dia, hanya meminta ruang dialog yang terbuka agar berbagai persoalan di lapangan dapat dibahas bersama.
“Kami selaku masyarakat Pacet kecewa dengan rapat ini. Bukan solusi yang muncul, malah konflik kepentingan yang tumbuh. Kami berharap ada diskusi untuk menyampaikan aspirasi, tetapi yang terjadi justru seperti rapat para elite yang bercokol di proyek SPAM,” ujar Sungkawa.
Ia mempertanyakan pola pengamanan kegiatan proyek yang melibatkan aparat negara. Menurutnya, kehadiran aparat seharusnya tidak menimbulkan kesan bahwa masyarakat sedang berhadapan dengan kekuatan negara hanya karena menyampaikan aspirasi.
Sungkawa mencontohkan pelaksanaan pekerjaan betonisasi pada Selasa (1/9/2026). Ia menilai situasi di lapangan seolah-olah menggambarkan adanya kerusuhan warga, padahal menurutnya masyarakat hanya meminta adanya komunikasi dan sosialisasi yang lebih terbuka.
“Permintaan kami sederhana. Lakukan sosialisasi di aula kecamatan, hadirkan para pelaku usaha proyek, tampung aspirasi warga dan penuhi keinginan yang memang masuk logika. Jangan masyarakat justru dibuat takut seperti ini,” katanya.
Persoalan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan dan profesionalitas aparat ketika melakukan pengamanan kegiatan yang berkaitan dengan proyek pembangunan.
