Mayoritas Demografis, Minoritas dalam Agenda Peradaban
Oleh Zaenal Abidin Syuja'I (Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul (PBMA), Anggota Komisi Fatwa MUI, dan Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)
JABARKINI.ID - Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Secara matematis, kondisi ini seharusnya menjadi modal sosial dan politik yang sangat besar.
Namun, realitas elektoral menunjukkan bahwa akumulasi suara partai-partai yang mengusung identitas Islam tidak pernah sepenuhnya mencerminkan besarnya populasi umat Islam. Fenomena ini telah berulang dalam berbagai pemilu sejak era Reformasi.
Pertanyaan mendasarnya bukan mengapa umat Islam tidak memilih partai Islam, melainkan mengapa partai-partai Islam belum sepenuhnya berhasil meyakinkan umat bahwa mereka memiliki visi peradaban yang lebih unggul dibandingkan sekadar menawarkan identitas keagamaan.
Masyarakat Indonesia semakin rasional dalam menentukan pilihan politik. Identitas agama tetap penting, tetapi bukan satu-satunya variabel. Publik juga mempertimbangkan integritas, kapasitas kepemimpinan, rekam jejak, kualitas tata kelola, dan kemampuan menghadirkan solusi atas persoalan bangsa.
Ini merupakan perkembangan yang sesungguhnya sejalan dengan ajaran Islam, sebab Al-Qur'an menempatkan amanah, keadilan, dan kompetensi sebagai fondasi kepemimpinan. Karena itu, partai-partai Islam tidak cukup hanya menjadi representasi simbolik umat.
Mereka harus menjadi laboratorium lahirnya kebijakan publik yang unggul, pusat kaderisasi kepemimpinan nasional, sekaligus pelopor dalam pemberantasan korupsi, penguatan ekonomi syariah, reformasi pendidikan, perlindungan lingkungan, dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Dengan kata lain, politik Islam harus bergeser dari politik identitas menuju politik kemanfaatan (siyasah al-mashlahah).
