Oleh: Muhammad Budi Djatmiko (Komisaris Utama PT Pos Indonesia (Persero) dan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI)
JABARKINI.ID - Indonesia tengah memacu lompatan strategis menuju status negara maju, dan urat nadi utama dari transformasi ini terletak pada reformasi sektor logistik nasional.
Melalui kehadiran PT Danantara Asset Management (DAM), langkah berani diambil untuk menyatukan kekuatan logistik pelat merah demi memotong inefisiensi, menurunkan biaya, dan mewujudkan kemandirian ekonomi.
Belakangan ini dinamika internal terkait mundurnya Direktur Utama PT Pos Indonesia sempat memicu spekulasi publik. Namun, dalam ekosistem korporasi modern yang berbasis Good Corporate Governance (GCG), transisi kepemimpinan adalah hal yang lumrah dan tidak mengganggu stabilitas operasional.
Dengan fondasi kokoh selama 280 tahun, PT Pos Indonesia terus bergerak andal melayani 2,2 juta pelanggan dan memproses lebih dari 300 ribu paket per hari melalui 5.000 titik layanan di seluruh Nusantara hingga ke 220 negara tujuan.
Perusahaan tetap berdiri tegak sebagai jangkar utama dari proyek integrasi nasional ini. Sementara itu, tingginya biaya logistik Indonesia yang mencapai 14,29 persen dari PDB merupakan akibat nyata dari fragmentasi dan ego sektoral.
Selama ini BUMN logistik bergerak secara terpisah (silo), menyebabkan duplikasi investasi di pasar ekspedisi yang memicu pemborosan hingga Rp 7 triliun per tahun.
Ketiadaan sistem data yang terintegrasi menghambat sinkronisasi lintas moda (darat, laut, udara), menurunkan peringkat Logistics Performance Index (LPI) Indonesia ke posisi 63 dunia, serta merugikan ekonomi makro hingga Rp 600 triliun per tahun.
Merger BUMN Logistik: Solusi Teoretis dan Praktis Guna mengatasi inefisiensi struktural ini, momentum bersejarah tercipta pada akhir Juni 2026 melalui penandatanganan Shareholders Agreement (SHA) di bawah naungan Danantara Asset Management.
