JABARKINI.ID – Pernyataan Kepala Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, An An Romdon, yang menyebut tidak ada permasalahan terkait anggaran desa, kini dipertanyakan. Pasalnya, hingga Sabtu (10/01/2026), berbagai bantuan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum juga terealisasi di lapangan.
Hasil penelusuran tim investigasi Awak Media menemukan bahwa Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat yang diperuntukkan bagi Desa Panundaan belum menunjukkan progres fisik maupun manfaat nyata bagi masyarakat.
Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar, mengingat bantuan telah digulirkan sejak beberapa waktu lalu.
Situasi ini dinilai mencederai instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang menekankan percepatan realisasi bantuan dan transparansi penggunaan anggaran desa. Namun di Panundaan, realitas di lapangan justru berbanding terbalik.
Sejumlah sumber internal desa yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa bukan hanya Banprov yang mandek, tetapi juga Bantuan Keuangan Khusus (BKK) serta Bantuan Panas Bumi.
Hingga kini, masyarakat belum melihat pelaksanaan kegiatan maupun papan informasi anggaran sebagaimana diwajibkan dalam prinsip keterbukaan publik.
“Tidak ada kegiatan, tidak ada kejelasan. Bahkan kendaraan operasional desa yang dijanjikan pun belum terlihat di kantor desa,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat.
Ketiadaan kendaraan operasional tersebut semakin memperkuat dugaan lemahnya tata kelola anggaran di Desa Panundaan. Padahal, fasilitas tersebut semestinya sudah dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan publik.
Menanggapi polemik ini, Camat Ciwidey Nardi Sunardi menyatakan kendaraan operasional desa dijadwalkan tiba pada 15 Januari 2026.
