JABARKINI.ID – Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah agresif untuk menutup defisit pendapatan daerah yang mencapai sekitar Rp 975 miliar. Optimalisasi aset kini menjadi strategi utama, dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai motor penggerak baru.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Yana Rosmiana, S.H., M.H., saat menerima kunjungan mendadak Bupati Bandung ke kantor BKAD, Rabu (25/3/2026), dalam rangka memantau realisasi pendapatan dan belanja daerah.
Yana menegaskan, optimalisasi aset daerah menjadi prioritas langsung dari Bupati Bandung. Saat ini, terdapat sekitar 2.500 bidang aset milik pemerintah daerah yang akan dimaksimalkan pemanfaatannya.
“Selain melalui proses sertifikasi, pemanfaatan aset ini akan kita dorong secara bertahap dalam rencana kerja ke depan agar memberikan nilai ekonomi yang optimal,” ujarnya.
Tak hanya itu, Pemkab Bandung juga mulai mengarah pada efisiensi dan modernisasi operasional.
Salah satu program yang tengah disiapkan adalah pengadaan kendaraan operasional berbasis listrik, yang akan didukung pembangunan stasiun pengisian daya (charging station) di kawasan perkantoran pemerintah.
Namun, Yana mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, khususnya terkait ketidaksesuaian administrasi aset di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Ada aset yang tercatat di SKPD, tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ini akan kita tarik dan sesuaikan dengan kebutuhan serta tata ruang, agar pemanfaatannya lebih maksimal,” jelasnya.
Langkah percepatan optimalisasi aset ini dilakukan sebagai respons atas penurunan signifikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) atau pendapatan daerah yang mencapai sekitar Rp975 miliar.
