JABARKINI.ID – Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah mempercepat langkah konkret penanggulangan tuberkulosis (TBC), khususnya di wilayah dengan angka kasus tinggi seperti di Jawa Barat. Dorongan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus saat menghadiri pertemuan penguatan komitmen percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Bandung.
Dalam agenda bertajuk Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata dalam Upaya Percepatan Eliminasi TBC yang digelar di Gedung Mohamad Toha, Soreang, Selasa (10/3/2026)
Wiyagus menegaskan bahwa penanganan TBC merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
“Tuberculosis ini salah satu penyakit yang boleh dikatakan endemik dan memang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah,” kata Wiyagus.
Menurutnya, keberhasilan penanggulangan TBC sangat ditentukan oleh keseriusan daerah dalam memperkuat perencanaan, penganggaran, serta koordinasi lintas sektor.
Ia meminta kepala daerah tidak memandang isu TBC sebagai persoalan kesehatan semata, melainkan sebagai tantangan pembangunan yang menyangkut kualitas hidup masyarakat.
Wiyagus juga menekankan pentingnya transparansi data kasus TBC di daerah. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menutupi angka kasus yang sebenarnya, karena keterbukaan data justru menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi penanganan yang efektif.
“Kita jangan malu untuk mengekspos data yang sesungguhnya, sekalipun angkanya besar. Justru dari situ kita bisa menentukan strategi yang tepat untuk penanganannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa upaya percepatan eliminasi TBC membutuhkan kolaborasi hingga level paling bawah di pemerintahan. Peran camat, kepala desa, hingga kader kesehatan di masyarakat dinilai sangat strategis dalam menjangkau warga yang berisiko atau terpapar penyakit tersebut.
