JABARKINI.ID – Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan tajam. Pasalnya, seorang oknum pejabat atau pegawai Disdik Jabar diduga melakukan pertemuan tak wajar dengan pihak kontraktor di Rumah Makan (RM) Ampera, Bandung.
Pertemuan tersebut memicu kontroversi karena dilakukan di tengah jadwal kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang seharusnya diikuti oleh oknum tersebut. Berdasarkan pantauan di lapangan, oknum ASN itu tampak sibuk meninjau dan menandatangani sejumlah berkas penting bersama pihak yang diduga merupakan pelaksana proyek atau kontraktor.
Sorotan Forum Pemerhati Proyek NasionalMenanggapi temuan ini, Ketua Forum Pemerhati Proyek Nasional, M. Rizky Firmansyah, angkat bicara. Ia mengecam keras perilaku oknum tersebut yang dinilai tidak profesional dan mencederai kode etik ASN.
“Ini adalah bentuk maladministrasi yang nyata. Urusan kedinasan, apalagi terkait administrasi proyek negara, seharusnya diselesaikan di ruang kantor resmi, bukan di rumah makan sambil duduk lesehan. Tempat umum seperti RM Ampera bukanlah ruang terbuka untuk transaksi birokrasi yang bersifat formal dan sensitif,” tegas Rizky saat dimintai keterangan. Selasa (12/05/2026).
Rizky menambahkan bahwa pertemuan informal di tempat umum antara pejabat pengadaan dan kontraktor merupakan celah terjadinya praktik gratifikasi atau kesepakatan "di bawah tangan".“Pertemuan semacam ini memicu kecurigaan publik. Ada urgensi apa sampai harus menandatangani berkas di luar kantor saat jam diklat?
Kami mendesak Inspektorat Jawa Barat untuk segera memanggil dan memeriksa oknum yang bersangkutan guna memastikan tidak ada potensi kerugian negara atau penyalahgunaan wewenang,” lanjutnya.Melanggar Disiplin ASNSecara aturan, ASN dilarang melakukan aktivitas pribadi atau urusan di luar kedinasan pada saat jam kerja atau saat sedang menjalani tugas belajar/diklat.
Apalagi jika pertemuan tersebut melibatkan pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan instansi terkait.Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat belum memberikan pernyataan resmi terkait perilaku oknum pegawainya yang lebih memilih "ngantor" di meja makan tersebut.
Publik kini menunggu langkah tegas dari pemerintah provinsi Jawa Barat untuk menjaga marwah institusi pendidikan dari praktik-praktik yang jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.**
