JABARKINI.ID – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta sejumlah tokoh masyarakat di wilayah Bandung Timur mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung agar segera mengusulkan hasil kajian Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Bandung Timur (KBT).
Desakan tersebut mengemuka dalam acara silaturahmi dan sosialisasi yang digelar di Solokanjeruk, Senin (20/10/2025).
Ketua LPMD Langensari, Syarif, menegaskan pentingnya langkah cepat dari Pemkab Bandung bersama DPRD.
" Jika hasil kajian CDPOB belum diusulkan pada awal November 2025, kami akan melakukan gerakan. Kami butuh komitmen politik nyata dari Bupati Bandung, Pak Dadang Supriatna, yang sebelumnya sangat mendukung wacana KBT,". Ujarnya.
Tokoh masyarakat Rancaekek, Apih Jaja Dipraja, juga menegaskan bahwa wacana pemekaran KBT sudah seharusnya berlanjut ke tahap realisasi.
" CDPOB KBT harus jadi kenyataan, bukan sekadar wacana. Hasil kajian sudah selesai dan layak diusulkan ke Pemprov Jabar. Sekarang kami menunggu tindakan nyata dari eksekutif dan legislatif,". Katanya.
Sementara itu, Ketua BPD Haurpugur, Dadang Supriatna, menambahkan bahwa masyarakat siap mengawal proses ini.
" Kami mendesak agar hasil kajian CDPOB KBT segera diusulkan. Kami juga meminta agar Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) disiapkan sejak dini. Jika hingga 10 November 2025 belum ada usulan, kami akan turun ke Pemkab Bandung,". Tegasnya.
Ketua Paguyuban Masyarakat Bandung Timur (PMBT), Atep Somantri, menyambut baik dukungan yang diberikan oleh para BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat.
