JABARKINI.ID – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI atas berbagai kegiatan strategis yang dijalankan, khususnya melalui Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
TB Hasanuddin menilai Lemhannas saat ini menunjukkan kinerja yang semakin berdampak. Ia mengaku memahami betul dinamika dan kualitas kajian lembaga tersebut karena pernah menjadi peserta (siswa) sekaligus dosen di Lemhannas.
“Dulu saya pernah menjadi siswa dan juga dosen di Lemhannas. Saat itu, dukungan untuk dosen belum sebaik sekarang. Namun kajian yang dilakukan selalu dibekali survei sosial dan bahkan turun langsung ke daerah selama hampir satu bulan agar hasilnya relevan dengan kondisi lapangan,” ujar TB Hasanuddin, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, pendekatan riset mendalam tersebut perlu terus dipertahankan dan dikompilasikan secara sistematis agar menghasilkan kajian strategis yang bermutu tinggi. Ia menegaskan Lemhannas tidak boleh kalah kualitas dengan fakultas atau universitas lain, mengingat di dalamnya terdapat puluhan jenderal, profesor, dan pakar dari berbagai bidang.
“Atas dasar itu, saya mendukung penambahan anggaran ke depan, khususnya untuk memperkuat kajian strategis. Ini penting agar hasil kajian Lemhannas benar-benar solid dan bermanfaat bagi kepentingan nasional,” tegasnya.
TB Hasanuddin juga menyoroti isu pemilu langsung dan tidak langsung yang belakangan kembali mengemuka. Ia mendorong agar persoalan tersebut dijadikan bahan kajian utama Lemhannas secara serius, objektif, dan tanpa keberpihakan politik.
“Biarkan dialog berjalan terbuka dan jujur. Jangan dilihat dari kepentingan partai tertentu. Masyarakat harus diberi ruang untuk menilai hasil kajiannya secara objektif,” katanya.
Selain itu, ia menyinggung persoalan kelembagaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang sejak era Bakorkamla hingga kini masih menghadapi perdebatan kewenangan antarinstansi, termasuk dengan kementerian dan aparat penegak hukum lainnya.
“Saya masih mendengar diskusi yang nyinyir soal peran Bakamla, baik dari kementerian kelautan maupun unsur lain. Ini menunjukkan perlunya kepastian hukum yang kuat,” ujarnya.
