JABARKINI.ID – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi NasDem, Toni Permana S.H, menyoroti tajam kebijakan rasionalisasi anggaran tahun 2026 yang dinilai berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya dalam agenda Reses Masa Sidang II yang digelar di Baso Aral, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Senin (23/02/2026).
Dalam pemaparannya, Toni menjelaskan bahwa rasionalisasi anggaran merupakan langkah penyesuaian belanja pemerintah untuk menyeimbangkan pengeluaran dengan proyeksi pendapatan yang mengalami penurunan.
Kebijakan ini, kata dia, bertujuan menekan pemborosan, menstandarkan proses kerja, serta memperbaiki kesehatan fiskal melalui efisiensi biaya operasional, tenaga kerja, hingga pengelolaan aset.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut membawa konsekuensi serius bagi daerah, terutama Kabupaten Bandung yang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Sebagian besar program pembangunan daerah bersumber dari transfer pusat. Ketika terjadi pemangkasan, otomatis rencana yang sudah disusun ikut terdampak.
Untuk tahun 2026, anggaran Pemkab Bandung dipangkas sekitar Rp1 triliun, dari sebelumnya Rp4 triliun,” ungkapnya.
Menurutnya, pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) secara langsung memengaruhi sejumlah program prioritas masyarakat. Salah satu yang terdampak adalah program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
Jika sebelumnya empat kelompok menerima bantuan total Rp30 juta, kini jumlah tersebut menyusut menjadi Rp15 juta.
Meski situasi fiskal sedang mengalami tekanan, Toni meminta masyarakat tidak berkecil hati.
