JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama dalam mengatasi backlog perumahan nasional yang hingga kini masih menjadi tantangan besar pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tentang rumah susun di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Menurut Tito, persoalan backlog perumahan tidak mungkin diselesaikan oleh satu kementerian saja. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, hingga sektor swasta.
“Kalau tidak didukung oleh semua pihak, tidak akan berhasil. Kementerian PKP tidak bisa bekerja sendiri menghadapi backlog sebesar ini,” ujarnya.
Ia bahkan mengapresiasi langkah Menteri PKP Maruarar Sirait yang dinilai aktif membangun kolaborasi lintas sektor dalam mendorong percepatan program perumahan nasional.
Tito menegaskan, kebijakan perumahan tidak lepas dari visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan keadilan sebagai prinsip utama pembangunan.
Menurutnya, kebutuhan hunian merupakan bagian mendasar dari kehidupan masyarakat, sejajar dengan sandang dan pangan.
“Perumahan itu kebutuhan dasar. Shelter. Ini bagian dari keadilan yang ingin diwujudkan pemerintah,” katanya.
Meski berbagai program telah berjalan, Tito mengakui bahwa tantangan di sektor perumahan masih kompleks.
