JABARKINI.ID - Seruan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali menggema di Kabupaten Sumedang. Namun, di tengah forum yang secara khusus membahas pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, perhatian peserta justru tertuju pada satu hal : absennya kepala daerah dalam agenda antikorupsi tersebut.
Fenomena itu mengemuka dalam Diskusi Panel bertajuk "Mencari Jati Diri Sumedang Bebas dari KKN" yang diselenggarakan Gerakan Penyelamatan Harta Negara Republik Indonesia (GPHN RI) DPD Sumedang di Aula SMK Pemuda Sumedang, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai unsur, mulai dari Inspektorat, BKPSDM, Lapas Sumedang, aktivis antikorupsi, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan.
Forum yang semula dirancang sebagai ruang edukasi dan refleksi mengenai pemberantasan KKN berkembang menjadi diskusi kritis terkait komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Mantan Anggota DPD RI asal Jawa Barat, Bunda Eni Sumarni, dalam pemaparannya menegaskan bahwa korupsi tidak semata-mata lahir akibat lemahnya sistem hukum. Menurutnya, praktik korupsi sering kali berakar dari pudarnya integritas dan kesadaran moral para pemegang amanah publik.
"Jabatan adalah amanah, bukan alat untuk memperkaya diri maupun kelompok," tegas Bunda Eni di hadapan peserta diskusi.
Ia juga mengajak para pemimpin daerah untuk kembali menghayati filosofi luhur Sumedang, Insun Medal Insun Madangan, yang mengandung makna bahwa seorang pemimpin harus mampu menjadi penerang dan teladan bagi masyarakat, bukan sekadar menikmati kekuasaan.
Pernyataan tersebut dinilai relevan dengan berbagai kritik publik yang masih menyoroti praktik birokrasi yang rentan terhadap budaya patronase, konflik kepentingan, serta penyalahgunaan kewenangan.
Sementara itu, Ketua GPHN RI Provinsi Jawa Barat, Cece Raita Suryanegara, menegaskan bahwa kegiatan tersebut terselenggara secara mandiri tanpa menggunakan anggaran pemerintah daerah.
