JABARKINI.ID – Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Renie Rahayu Fauzi, menegaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 tidak boleh hanya menjadi formalitas perencanaan tahunan. RKPD harus benar-benar hadir sebagai solusi nyata atas persoalan sosial yang masih dirasakan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Renie usai menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD 2027 di Soreang, Kamis (22/1/2026).
Ia menilai, persoalan klasik seperti banjir, pengelolaan sampah, hingga masalah sosial lainnya masih menjadi pekerjaan rumah besar yang menuntut langkah konkret dan berkelanjutan.
“RKPD adalah instrumen strategis pembangunan daerah. Penyusunannya harus tajam, responsif, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” tegas Renie.
Menurutnya, RKPD 2027 juga harus mampu membaca dinamika global sekaligus menjawab tantangan lokal yang semakin kompleks.
Dalam hal ini, DPRD memiliki peran krusial melalui fungsi penganggaran dan pengawasan, agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak langsung bagi rakyat.
Renie menyoroti tiga prioritas utama yang harus menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Bandung.
Pertama, perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, mulai dari jalan, jembatan, listrik, air bersih, sanitasi, hingga sistem drainase.
Kedua, realisasi aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota DPRD. Aspirasi tersebut, kata dia, tidak boleh berhenti di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam program kerja perangkat daerah.
