JABARKINI.ID – Pemerintah Kabupaten Bandung mempertegas komitmennya memperkuat koperasi desa sekaligus menopang ketahanan pangan daerah melalui pengembangan sentra ayam petelur. Langkah ini dinilai strategis untuk menjamin keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan protein hewani dalam skala besar dan stabil.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan silaturahmi dan koordinasi antara Bupati Bandung Dadang Supriatna bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ina Dewi Kania dan jajaran, dengan perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM RI, di Kantor Kemenkop RI, Kamis (29/01/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati yang akrab disapa Kang DS menegaskan perlunya arah kebijakan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) difokuskan pada sektor-sektor strategis, khususnya peternakan ayam petelur di Kabupaten Bandung.
Menurut Kang DS, implementasi program MBG akan berdampak langsung pada lonjakan kebutuhan telur sebagai sumber protein utama. Tanpa penguatan produksi lokal, daerah berpotensi menghadapi tekanan pasokan hingga gejolak harga.
“Karena itu, pembiayaan LPDB kami dorong secara terarah untuk pengembangan ayam petelur. Ini bukan hanya soal pemenuhan gizi lewat MBG, tetapi juga penguatan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, skema pengembangan ayam petelur berbasis koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat, memperluas lapangan kerja desa, sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Selain aspek kesejahteraan, kebijakan ini juga diproyeksikan menjadi langkah preventif dalam menjaga stabilitas harga telur. Dengan meningkatnya kapasitas produksi dalam daerah, risiko inflasi akibat lonjakan harga komoditas pangan strategis dapat ditekan sejak dini.
Melalui sinergi antara KDKMP, LPDB, dan Program MBG, Pemerintah Kabupaten Bandung optimistis koperasi desa tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi motor utama kemandirian pangan dan pengendali ekonomi daerah di tengah tantangan kebutuhan nasional.
(Yans)
