JABARKINI.ID – Pemerintah Kabupaten Bandung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-10 yang berhasil dipertahankan Kabupaten Bandung secara berturut-turut.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengaku bersyukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah itu merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

"Alhamdulillah, Kabupaten Bandung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat. Ini merupakan WTP ke-10 yang diraih secara berturut-turut," ujar Dadang Supriatna, Selasa (9/6/2026).

Bupati yang akrab disapa KDS itu menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menegaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi seluruh perangkat daerah, aparatur sipil negara (ASN), serta dukungan DPRD Kabupaten Bandung yang menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

"Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan bertanggung jawab," katanya.

Meski demikian, KDS mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan setiap anggaran yang dikelola pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Yang utama adalah bagaimana setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung," ujarnya.

KDS juga meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung tidak cepat berpuas diri atas capaian tersebut. Ia menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.