Jakarta – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai peran pers dalam penanganan bencana sangat penting, tidak hanya sebagai pencatat peristiwa, tetapi juga sebagai penyampai kondisi korban yang sesungguhnya di lapangan, penjaga nurani bangsa, sekaligus pengawas kebijakan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan FWK di Jakarta, Minggu (21/12/2025).
FWK menyatakan keprihatinan terhadap sikap sejumlah pejabat negara dalam menyikapi kerja jurnalistik yang aktif menyuarakan kondisi korban bencana.
Keprihatinan itu juga ditujukan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Pada Jumat (19/12/2025),
jenderal bintang empat tersebut meminta pers tidak perlu memberitakan kekurangan pemerintah dalam penanganan bencana, dan menyarankan agar hal itu dilaporkan langsung kepada pemerintah untuk ditangani.
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap pejabat negara yang dinilainya antikritik dan terlalu nyaman dengan pujian. Menurutnya, tidak elok pejabat negara mengeluh terhadap kerja pers saat rakyat tengah berjuang menghadapi banjir, tanah longsor, dan krisis pangan.
Ia menegaskan, tanpa peran pers yang berani mengkritik, bantuan belum tentu cepat sampai ke lokasi bencana.
“Kalau pers diam, seminggu belum tentu bantuan datang. Ini negara, rakyat harus dilindungi, bukan dininabobokkan,” ujar Raja Pane.
Bukan Menyudutkan
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, mengingatkan bahwa tugas pers adalah menyampaikan pemberitaan sesuai fakta agar masyarakat mengetahui perkembangan, khususnya terkait penanganan bencana alam skala besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Pemberitaan tidak dimaksudkan untuk menyudutkan, tetapi agar informasi diketahui secara jelas,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa penanganan bencana ekologis membutuhkan waktu. Namun, di sisi lain, nasib ribuan warga terdampak juga sangat mendesak karena menyangkut nyawa dan kelangsungan hidup mereka.
