JABARKINI.ID - Camat Ciparay, Anjar Lugiyana, menegaskan komitmennya dalam mempercepat penanganan dan penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Rembug Stunting Tahun Anggaran 2026 di Desa Bumiwangi, Jumat (26/6/2026).
Kegiatan yang didanai melalui Dana Desa 2026 itu menjadi forum strategis untuk menyusun langkah konkret dalam percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta berbagai unsur masyarakat.
Dalam sambutannya, Anjar mengatakan stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak, melainkan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan.
"Stunting adalah kehilangan potensi. Anak yang mengalami stunting berisiko memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, produktivitas yang rendah saat dewasa, serta lebih rentan terhadap penyakit. Karena itu, percepatan penurunan stunting merupakan investasi kita untuk 20 tahun ke depan," ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting secara signifikan, sehingga desa memiliki peran terdepan dalam mewujudkan target tersebut melalui pemanfaatan Dana Desa secara tepat sasaran.
Menurut Anjar, terdapat tiga fokus utama dalam percepatan penurunan stunting, yakni intervensi spesifik melalui pemenuhan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), intervensi sensitif berupa peningkatan sanitasi, akses air bersih, pendidikan anak usia dini, ketahanan pangan keluarga, serta layanan kesehatan dasar, dan konvergensi program melalui satu data, satu perencanaan, satu anggaran, dan satu aksi.
Selain itu, ia menyampaikan tiga pesan penting kepada Pemerintah Desa Bumiwangi maupun desa-desa lain di Kecamatan Ciparay.
Pertama, memastikan validitas data balita melalui penimbangan, pengukuran, serta pencatatan dalam aplikasi e-PPGBM, termasuk pendataan keluarga berisiko stunting secara by name by address.
Kedua, memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang berdampak langsung kepada keluarga sasaran, seperti pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, pembangunan sanitasi, rumah layak huni, hingga insentif kader Posyandu.
