JABARKINI.ID - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi melaksanakan kegiatan reses di Soreang, Kabupaten Bandung, dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat secara langsung. Kegiatan yang digelar pada hari pertama masa reses tersebut dihadiri oleh warga dari berbagai latar belakang, yang aktif menyampaikan pertanyaan dan masukan terkait isu-isu aktual.
“Saya jadi kewalahan nih. Banyak sekali pertanyaan hebat dari emak-emak yang hadir di sini,” ujar Dede Yusuf, Senin (27/4/2026).
Dalam dialog yang berlangsung dinamis, masyarakat menyampaikan beragam persoalan, mulai dari politik dan pemilu, program sekolah rakyat, makan bergizi gratis (MBG), koperasi merah putih, persoalan pertanahan, praktik rentenir (bank emok), hingga validasi data penerima bantuan sosial (bansos).
Di hadapan mereka, Dede Yusuf memaparkan kondisi global yang turut memengaruhi situasi ekonomi nasional. “Negara kita lagi kesulitan anggaran. Krisis minyak dunia menekan anggaran dan pertumbuhan ekonomi melambat. Beruntungnya harga BBM subsidi belum dinaikkan,” ucap Dede Yusuf.
Ia juga menjelaskan rencana revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), khususnya terkait integrasi data melalui e-KTP.
“Ke depan e-KTP akan dijadikan satu-satunya data tunggal administrasi kependudukan. Siapa yang berhak dapat bansos, subsidi BBM, BPJS dan layanan lain cukup barcode di e-KTP,” tegas Dede Yusuf.
Menurutnya, saat ini data layanan pemerintah masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga sehingga kerap tidak sinkron. Hal ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya pengurus RW suka dibikin pusing jika ada pencairan bansos. Sebab warga selalu ribut karena ada yang tidak pantas dapat bansos, tapi selalu dapat terus,” ujar seorang peserta reses.
Isu lain yang mencuat adalah maraknya praktik rentenir. “Warga kita banyak terjebak rentenir dari bank emok. Apakah koperasi merah putih melayani simpan pinjam untuk melawan bank emok,” tanya seorang ibu.
