JABARKINI.ID – Suasana reses Masa Sidang II Tahun 2026 di Kedai Kaka, Jalan Raya Pacet–Majalaya, Desa Cipeujeuh, Kecamatan Pacet, Selasa (24/2/2026) sore, berubah menjadi forum curhat sekaligus kritik kebijakan fiskal.
Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi NasDem Dapil VI, Toni Permana S.H, secara terbuka membeberkan dampak rasionalisasi anggaran yang menurutnya mulai “mencekik” ruang gerak pembangunan daerah.
Di hadapan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi NasDem, Tia Fitriani, Kepala Desa Cipeujeuh Deden Ghofaro, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ratusan warga yang hadir, Toni tak menutup-nutupi kondisi keuangan daerah tahun 2026.
“Anggaran Pemkab Bandung dipangkas sekitar Rp1 triliun, dari sebelumnya Rp 4 triliun. Ini bukan angka kecil. Dampaknya langsung terasa ke program-program masyarakat,” tegasnya.
Toni menyoroti tingginya ketergantungan Kabupaten Bandung terhadap dana transfer pusat. Ketika Transfer ke Daerah (TKD) dipangkas, daerah tidak punya banyak pilihan selain menyesuaikan atau memangkas program.
Menurutnya, rasionalisasi anggaran memang diklaim sebagai langkah penyehatan fiskal : menekan pemborosan, menstandarkan proses kerja, hingga efisiensi operasional.
Namun di lapangan, kebijakan itu berimplikasi langsung pada masyarakat bawah.
Salah satu contoh konkret adalah program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Jika sebelumnya empat kelompok bisa menerima total bantuan Rp 30 juta, kini menyusut menjadi Rp15 juta. Artinya, daya ungkit ekonomi warga ikut tereduksi.
“Kalau bantuan dipangkas setengahnya, maka produktivitas dan keberlanjutan usaha juga ikut terdampak,” ujarnya.
