Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmen penuh untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Upaya penanganan kini tidak hanya berfokus pada fase tanggap darurat, tetapi mulai memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi agar kehidupan masyarakat dapat pulih secara menyeluruh.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung beberapa lokasi terdampak pada 1 Desember 2025, memastikan kehadiran negara di tengah warga.

“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional. Dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, termasuk penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Seluruh lembaga telah diinstruksikan untuk ekstra responsif dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan fasilitas vital,” ujar Menko Pratikno dalam keterangan pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menko Pratikno menjelaskan, struktur komando penanganan bencana diperkuat melalui pembentukan posko terpadu di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Posko tersebut didukung oleh BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait, dengan fokus mempercepat distribusi logistik terutama ke wilayah yang aksesnya terputus.

Pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terkait potensi hujan sangat lebat hingga akhir 2025, sebagaimana peringatan BMKG.

“BMKG telah menyampaikan potensi hujan lebat hingga sangat lebat sampai akhir tahun, termasuk di Aceh, Sumatra Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Pemerintah terus siap siaga untuk menekan risiko lanjutan,” terang Menko PMK.

Selain tanggap darurat, pemerintah mulai menata fase rehabilitasi dan rekonstruksi dengan target 100 hari dan rencana kerja jangka panjang satu tahun. Publik diharapkan turut mengawasi pelaksanaan program pemulihan ini.

“Fokus pemerintah bukan hanya menyalurkan bantuan logistik seperti beras atau mie instan, tetapi memastikan seluruh warga memiliki harapan baru dan dapat membangun kembali kehidupannya,” tegasnya.

Menko Pratikno juga menyampaikan permohonan maaf apabila penanganan di lapangan masih memiliki kekurangan. Ia menegaskan bahwa perbaikan terus dilakukan setiap jam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.