JABARKINI.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran krusial sekretaris daerah (Sekda) dalam keberhasilan program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjamin pelayanan publik yang optimal.
Ia menyebut Sekda sebagai jantung pemerintahan daerah yang berperan strategis dalam menggerakkan birokrasi.
Hal itu disampaikannya kepada awak media usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025 di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
Adapun Rakor tersebut diikuti oleh para Sekda dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh daerah di Indonesia. Mendagri menyebut kegiatan ini menjadi forum evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus sinkronisasi arah kebijakan pembangunan ke depan. Tak hanya itu, forum ini juga menjadi kesempatan bagi para Sekda untuk memperkuat tata kelola anggaran secara lebih efektif, termasuk dalam mendorong efisiensi anggaran.
Mendagri mencontohkan praktik baik dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang berhasil menekan belanja birokrasi guna memperbesar alokasi bagi program-program prioritas masyarakat. Selain itu, sejumlah daerah juga terbukti mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat kecil.
“Ada beberapa [daerah] yang sudah ada (melakukannya). Pajak restoran, hotel, itu kan selalu ditarik, tapi belum tentu sampai ke Dispenda. Sehingga dibuat sistem seperti Banyuwangi, sehingga PAD-nya bertambah tapi tidak memberatkan rakyat. Karena memang selama ini sudah dibayar pajaknya,” ungkapnya.
Mendagri juga menekankan pentingnya kemampuan daerah menangkap peluang dari program pemerintah pusat, termasuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Namun demikian, kata dia, pemerintah pusat juga mempertimbangkan rekam jejak kepala daerah dalam menyalurkan program.
“Pasti dicari daerah yang kepala daerahnya track record-nya bagus, mengeksekusinya selama ini baik, tidak dikorupsi. Nah, seperti itu kami sampaikan tadi, dan proaktif dalam membuat perubahan di sana,” tambahnya.
Selanjutnya, Mendagri juga mendorong Pemda untuk menghidupkan sektor riil melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kemitraan dengan sektor swasta. Langkah ini diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi daerah dan menjaga perputaran uang di masyarakat.
