JABARKINI.ID — Kebijakan Gubernur Jawa Barat KDM dalam pengelolaan pertambangan menuai kritik keras. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, pengusaha tambang, dan pemerhati lingkungan menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Jumat (6/2/2026), menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil dan minim kepastian hukum.
Massa menilai, kebijakan tersebut justru menekan pelaku usaha legal, sementara praktik tambang ilegal masih marak. Perubahan aturan yang dianggap sepihak disebut berdampak langsung pada ekonomi masyarakat dan pekerja sektor tambang.
Tokoh GPPSDA-LH Eggi Sudjana dalam orasinya menegaskan bahwa perjuangan rakyat tidak boleh dibungkam atas nama pembangunan dan investasi.
“Ketika negara abai terhadap hak masyarakat dan membiarkan lingkungan dirusak, itu adalah kegagalan menjalankan amanat konstitusi,” tegas Eggi.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada rakyat dan kelestarian lingkungan, bukan kepentingan segelintir pihak.
Massa aksi mendesak Gubernur Jabar KDM membuka ruang dialog, menjamin kepastian hukum, serta menertibkan tambang ilegal secara adil dan menyeluruh.
Jika tuntutan diabaikan, mereka mengancam akan menempuh langkah hukum dan aksi lanjutan.
