JABARKINI.ID - Peresmian Command Center "Ciparay Bengras" di Mapolsek Ciparay pada Jumat (8/8/2025) mengundang perhatian serius dari Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis dalam sistem keamanan, terutama terkait rasio jumlah personel polisi yang tidak sebanding dengan jumlah warga yang harus diawasi.
"Sejak awal, saya sudah mengingatkan bahwa era digitalisasi adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Namun, kita harus waspada terhadap risiko penyalahgunaan teknologi jika pengawasan tidak dilakukan dengan ketat," ungkap Cucun.
Menurut informasi dari Kapolsek Ciparay, satu polisi saat ini harus mengawasi hingga 5.000 warga. Cucun menegaskan bahwa standar ideal seharusnya adalah satu polisi untuk 400-500 warga. "Kita sudah masuk kategori urban, tetapi statusnya belum berubah. Jika tidak disesuaikan, beban polisi akan semakin berat," tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa situasi ini dapat berbahaya, terutama menjelang Pilkades Serentak 2027, yang sering kali memicu konflik di antara warga. "Jika polres saja kekurangan personel, bagaimana mereka bisa mengamankan pilkades serentak?" tantangnya.
Cucun memberikan apresiasi terhadap inisiatif pemasangan CCTV "Ciparay Bengras" yang dapat mempercepat penanganan kasus. "Dengan teknologi ini, kami bisa melacak kendaraan dan mengidentifikasi pemiliknya. Ini adalah langkah penting untuk menutupi kekurangan jumlah personel," jelasnya.
Namun, ia juga menekankan pentingnya etika dalam penggunaan teknologi. "Kita harus memastikan prosedur jelas, pengawasan transparan, dan pemanfaatan sesuai hukum," tegasnya.
Di sisi lain, Cucun mengkritik menurunnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Ia mempertanyakan apakah warga masih mau ronda malam atau melakukan kerja bakti. "Fenomena akhir zaman ini membuat rasa kebersamaan memudar. Padahal, keamanan adalah tanggung jawab bersama," ujarnya.
Ia berkomitmen untuk membawa temuan ini kepada pemerintah daerah dan kementerian terkait, menekankan perlunya kolaborasi antara Polri, Pemda, dan DPR untuk memperbaiki rasio personel dan meningkatkan kapasitas teknologi keamanan. "Jika kita tidak bergerak, ancaman akan semakin besar. Teknologi seperti Command Center ini harus didukung dengan personel dan pelatihan yang memadai," pungkasnya.
