Deklarasi tersebut disebut sebagai bentuk aspirasi dari tingkat akar rumput dan jajaran pengurus yang menginginkan kepemimpinan baru di tubuh Partai Golkar Kabupaten Bandung.

H. Yanto Setianto memiliki rekam jejak panjang di Partai Golkar. Ia pernah menjabat sebagai Bendahara Umum DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bandung, Ketua Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Pimpinan Komisi B, serta pada periode 2019–2024 dipercaya sebagai Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung.

Tokoh-tokoh yang menyampaikan sikap tersebut di antaranya Dr. Ir. H. Lili Asdjudireja, S.E., Ph.D., mantan Anggota DPR RI enam periode; Dr. H. Dadang M. Naser, S.IP., M.Si., mantan Bupati Bandung yang kini menjabat Anggota DPR RI; Ir. H. Anang Susanto, M.Si., mantan Ketua DPRD Kabupaten Bandung sekaligus Anggota DPR RI; serta H. Yanto Setianto, S.E., M.M., mantan Ketua Fraksi Partai Golkar dan mantan Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Bandung.

Dalam pernyataannya, para tokoh senior tersebut menilai kepemimpinan Sugianto selama memimpin DPD II Partai Golkar Kabupaten Bandung belum mampu membawa kemajuan organisasi secara optimal dan justru memunculkan berbagai persoalan internal yang dinilai mengganggu soliditas partai.

Dadang Hemayana menilai kepemimpinan Dadang Supriatna diharapkan mampu membawa semangat baru bagi organisasi serta memperkuat peran PKB dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung.

"Selamat dan sukses atas amanah yang diberikan kepada Bapak Dr. H. M. Dadang Supriatna sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung. Semoga kepemimpinan beliau mampu membawa PKB semakin maju, solid, dan terus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Dadang Hemayana saat ditemui awak media, Kamis (23/7/2026) malam.

Desakan tersebut mengacu pada Surat Instruksi DPP Partai Golkar Nomor SI-11/DPP/GOLKAR/VII/2026 tertanggal 17 Juli 2026, Anggaran Dasar Partai Golkar Pasal 22 Ayat (5), serta Juklak DPP Nomor 01 Tahun 2020 hasil Munas XI 2019. Dalam ketentuan tersebut, DPP Partai Golkar disebut wajib menunjuk Plt dari unsur pengurus aktif atas usulan DPD I apabila terjadi kekosongan jabatan atau masa kepengurusan telah berakhir.

Menurut sejumlah kader, penunjukan Plt diperlukan untuk menjamin proses Musda berlangsung netral, adil, dan sesuai mekanisme organisasi. Selain itu, langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan apabila ketua definitif yang masih menjabat turut maju sebagai calon dalam Musda.

Penegasan tersebut disampaikan Saeful Bachri dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dirangkaikan dengan silaturahmi menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriyah, di Aula Graha Macan, Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung, Baleendah, Senin (9/2/2026).

Di hadapan jajaran pengurus, kader, serta tokoh masyarakat, Saeful Bachri menyatakan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak boleh berhenti pada tataran administratif, melainkan harus menyentuh langsung dampak kebijakan dan anggaran terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam kesempatan acara tersebut berlangsung, hadir Ketua DPC PDI Perjuangan Garut, Ilham, Sekertaris DPC, Dedi Hasan Bahtiar (DHB), Bendahara DPC, Itong. Selain itu turut hadir, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat (Jabar), Ono Surono.

Menurut Ketua DPD Ono Surono menyampaikan, konsolidasi pendidikan politik kali ini dalam rangka persiapan musyawarah anak cabang, untuk memilih para pengurus anak cabang se kabupaten Garut yang diawali dengan tes tertulis.

​FGD yang digagas sebagai tindak lanjut Hari Tani Nasional ini sesuai dengan Instruksi dari Ketua Umum PDIP, Hj. Megawati Soekarnoputri, bagaimana Kader Partai harus Kembali ke sawah. FGD ini mempertemukan berbagai pihak krusial, mulai dari Fraksi PDI Perjuangan dan Kepala Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Lamongan Erwin Sulistyo Pambudi, Selain itu juga Kepala Bapelitbangda Lamongan Sujarwo, Kepala UPT BBWS Pusda Jatim Sunjani, hingga perwakilan petani di wilayah Bengawan Jero yang tergabung dalam GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air). 

Instruksi Partai dan Komitmen Lintas Sektor. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, menjelaskan bahwa FGD ini digelar karena permasalahan tata kelola air di Bonorowo (sebutan untuk wilayah Bengawan Jero) sudah sangat mendesak. ​

Namun ironisnya, setelah terpilih, janji yang tadinya menggebu-gebu hanya tinggal bau busuk bekas liur yang berceceran, visi misi yang tadinya jelas dan terang benderang kini redup seperti bola lampu warung remang-remang. Tuan dan Nyonya anggota DPR yang tadinya lantang menyuarakan kesejahteraan rakyat, membakar semangat para pendukungnya, kini semua itu sirna seperti balon hijau yang meletus yang membuat hati kacau. Benih itu tumbuh, tak lain dan tak bukan karena ketamakan dan kerakusan yang dibalut ambisi. Melacurkan diri di Senayan agar terlihat high class.  Ya betul, melacurkan diri, saya tidak salah, karena mendengar janji kampanye anggota dewan itu seperti mendengarkan seorang pelacur berkata kalau "dirinya masih perawan".

Sofa yang empuk, ruang ber AC, gaji dan tunjangan yang besar, fasilitas mewah, diperlakukan bak seorang raja serta hidup terjamin menjadikan mereka lupa akan janji manis yang pernah dilontarkannya dengan keyakinan. "Rakyat mah bodo amat, yang penting gue senang", begitulah kata yang seakan keluar dari dalam hati mereka hanya saya tidak terucap dimulut. 

Rapat ini dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Kabupaten Bandung, H. Asep Syahrial yang akrab disapa Kang Awing, Sekretaris PWI Budimantara, serta Dewan Penasehat PWI Kabupaten Bandung, Tri Rahmanto, dan sejumlah anggota aktif lainnya.

Dalam sambutannya, Kang Awing menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan profesi sebagai wartawan. Ia mengingatkan bahwa anggota PWI harus menjaga marwah organisasi dan tidak menurunkan standar kewartawanan.