Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi menangani 65 laporan polisi, yang terdiri atas 41 kasus sabu, 19 kasus tembakau sintetis (sinte), tiga kasus ganja, satu kasus ekstasi, dan satu kasus peredaran Obat Keras Tertentu (OKT).

Hal itu disampaikan Kapolresta Bandung Kombes Pol. Aldi Subartono, S.H., S.I.K., M.H., CPHR. melalui Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandung Kompol Made Putra Yudistira, S.H., CPHR. dalam konferensi pers di halaman Mapolresta Bandung, Rabu (29/7/2026).

Dugaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya menjadi sorotan karena diduga tidak disalurkan selama masa libur semester selama 15 hari, tetapi juga mencakup dugaan adanya tenaga pengajar fiktif, praktik pengembalian (cashback) gaji, serta dugaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Ketua GPHN-RI Jawa Barat, C. Raita Suryanegara, S.E., didampingi Wakil Ketua Aldi Achmad Maulud, S.E., mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sejumlah dokumen yang akan dijadikan dasar pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Dalam aksi damai yang dipimpin Taufik M tersebut, massa membawa spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan. Di antaranya bertuliskan, "Jurnalis Jabar meminta Polri mengusut pengacara Hotman Paris secara profesional", "Wartawan atau saya yang tidak punya otak", hingga "Hotman Paris, di mana hatimu?".

Ketua Jurnalis Hukum Bandung, Suyono, menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut individu, melainkan juga menyentuh kehormatan profesi jurnalistik sebagai salah satu pilar demokrasi.

Barang bukti yang diamankan meliputi 69 unit telepon seluler, 12 laptop, tujuh unit komputer, satu tablet, sejumlah perangkat jaringan, dokumen perbankan, paspor, kartu identitas, serta 30 kartu SIM.

Selain itu, penyidik turut menyita uang tunai senilai lebih dari Rp2,26 miliar, lima jam tangan mewah, dua gelang emas, emas batangan dengan total berat 254 gram, berbagai perhiasan, serta sejumlah kendaraan mewah roda empat dan roda dua. Kendaraan yang disita di antaranya Mercedes-Benz, Toyota Alphard, Hyundai Palisade, Toyota Hilux, Mazda Biante, hingga beberapa sepeda motor premium.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan didampingi Direktur Reserse Siber Kombes Pol Fian Yunus, Wakil Direktur Siber, serta Kasubdit Siber dalam konferensi pers di Aula Ditlantas Mapolda Jabar, Senin (20/7/2026).

Kombes Pol Hendra Rochmawan menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari Laporan Polisi Nomor B/634/IV/2026/SPKT Polda Jabar tertanggal 3 April 2026 dengan pelapor berinisial JAP. 

Kasus ini menyoroti dugaan pencairan dana konsinyasi (titipan) senilai Rp190 miliar yang seharusnya berada dalam pengawasan pengadilan. Dana tersebut diduga dicairkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang bersama Panitera dan Panitera Muda (Panmud), namun bukan kepada ahli waris yang mengklaim sebagai pihak yang sah, melainkan kepada H. Dadan Setiadi Megantara.

H. Dadan Setiadi Megantara bersama Uyun (mantan Kepala Desa) serta beberapa oknum pegawai BPN Sumedang diketahui telah berstatus sebagai terpidana korupsi. Mereka divonis 4 tahun 8 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Bandung setelah dinyatakan terbukti memalsukan dokumen Leter C dan melakukan markup harga tanah dalam perkara ganti rugi Tol Cisumdawu.

Ketua Pemerhati Kasus Proyek Nasional, M. Rizky Firmajnsyah, menyampaikan kritik terhadap penanganan sengketa yang berkaitan dengan pengadaan lahan proyek Jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) Seksi 1 di Desa Cilayung, Kabupaten Sumedang.

Menurut Rizky, publik kini menanti bagaimana Mahkamah Agung akan memutus perkara tersebut. Ia juga menyinggung rekam jejak H. Dadan Setiadi Megantara, Direktur PT Priwista Raya, yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman dalam perkara tindak pidana korupsi terkait pengadaan lahan Tol Cisumdawu.

Ketua Pemerhati Kasus Pertanahan Proyek Nasional, M. Rizky Firmansyah, mempertanyakan dasar hukum pencairan dana konsinyasi senilai sekitar Rp190 miliar yang dilakukan PN Sumedang di tengah proses hukum yang menurutnya masih berlangsung di Mahkamah Agung.

Menurut Rizky, pihak ahli waris sebelumnya telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) melalui Putusan Kasasi Nomor 2260/2023. 

Pernyataan berani tersebut disampaikan Hery dengan mimik muka serius usai menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Kamis (4/6/2026) kemarin.

Hery menegaskan bahwa dirinya tidak akan menarik ucapan yang sempat viral di ruang publik beberapa waktu lalu, Ia memegang teguh pernyataannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keyakinan hukumnya.

Kasus tersebut menjadi sorotan karena penerima dana disebut pernah divonis dalam perkara pemalsuan dokumen dan namanya tercantum dalam laporan informasi khusus yang mengaitkannya dengan dugaan praktik mafia tanah.

Pihak ahli waris menilai pencairan dana dilakukan secara sepihak dan bertentangan dengan sejumlah ketentuan hukum yang masih berlaku. Mereka juga mempertanyakan langkah PN Sumedang yang dinilai mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana konsinyasi bernilai ratusan miliar rupiah tersebut.

H. Aep Saepudin, suami dari Iis selaku pembeli tanah, mengaku mulai menaruh curiga setelah meneliti dokumen transaksi pembelian tanah yang dilakukan pada 27 Maret 2026.

Menurutnya, proses administrasi jual beli tanah tersebut melibatkan dua kepala dusun yang disebut bernama Jajang dan Deden. Saat itu, pihak yang mengurus administrasi menyampaikan bahwa seluruh proses dapat diselesaikan dalam waktu dua hari.

Dugaan tersebut mencuat setelah aset berupa lahan milik nasabah disebut terjual jauh di bawah nilai pasar.

Ketua Umum DPP LSM PMPRI, Rohimat, yang akrab disapa Kang Joker, mengatakan pihaknya telah menerima kuasa khusus dari nasabah bernama Artati berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 128.4/SKP/PMPRI/V/2026. 

M. Rizky Firmansyah meminta Majelis Hakim Agung untuk bersikap objektif dan progresif dalam menilai seluruh fakta hukum yang telah terungkap selama proses persidangan. Menurutnya, berbagai bukti autentik, dokumen resmi pemerintah, hingga putusan pidana terkait kasus mafia tanah dalam proyek tersebut telah memberikan gambaran yang jelas mengenai perkara yang sedang diperiksa.

"Majelis Hakim Agung tidak perlu ragu dalam memutus perkara ahli waris Nomor 317 PK/PDT/2026. Fakta-fakta hukum dan bukti autentik yang terungkap sudah sangat terang. Menunda kepastian hukum hanya akan memperpanjang ketidakadilan bagi ahli waris yang sah," ujar Rizky.

Pengamat hukum dan kebijakan publik, M. Rizky Firmansyah, menilai mekanisme yang berlaku saat ini berpotensi menempatkan nasabah sebagai pihak yang paling dirugikan ketika ditemukan uang palsu dalam suatu transaksi.

"Ketika bank secara tidak sengaja menyalurkan uang palsu akibat kelalaian sistem, persoalan tersebut sering dipandang sebagai kesalahan prosedural internal.

Memasuki sidang ke-15 perkara Nomor 47/Pid.B/2026/PN Idm dengan terdakwa Ririn Rifanto alias Irin bin Suwitno, sejumlah alat bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai semakin memperjelas rangkaian peristiwa yang menjadi pokok perkara.

Persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IA pada Jumat (5/6/2026) menghadirkan berbagai bukti, mulai dari hasil analisis INAFIS, rekaman CCTV, hingga hasil pemeriksaan digital forensik terhadap telepon seluler yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Ketua Forum Pemuda Pemerhati Kasus Proyek Strategis Nasional (PSN), M. Rizky Firmansyah, mempertanyakan alasan yang masih digunakan untuk menunda kepastian hukum bagi pihak yang mengaku sebagai ahli waris sah dalam perkara tersebut.

Menurut Rizky, sejumlah fakta hukum yang telah terungkap seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam pemeriksaan perkara di tingkat Mahkamah Agung (MA).

Dalam persidangan, saksi ahli menyatakan bahwa keberadaan saksi mahkota dalam perkara tersebut sah secara hukum dan dapat dijadikan bagian dari alat pembuktian. 

Keterangan itu sekaligus memperkuat posisi Priyo sebagai saksi kunci dalam perkara dimaksud.

Dalam sidang tersebut, sejumlah alat bukti diperlihatkan dan dikonfrontasikan dengan keterangan terdakwa. Fakta-fakta yang muncul dinilai memperkuat konstruksi perkara yang selama ini dibangun penyidik.

Saksi dari tim penyidik menjelaskan bahwa barang bukti berupa palu ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. Temuan itu kemudian dikaitkan dengan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan yang telah disampaikan terdakwa dalam proses penyidikan.

Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan dua orang tersangka.

Tersangka pertama berinisial AM, mantan Kepala Dinas Perhubungan Sumedang yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sumedang. 

‎
‎Dalam persidangan tersebut, Priyo menyerahkan langsung berkas pencabutan kuasa kepada majelis hakim. Langkah itu menandai berakhirnya pendampingan hukum Toni RM terhadap dirinya dalam perkara yang tengah berjalan.
‎
‎Tak hanya mencabut kuasa, Priyo juga menyampaikan pengalihan kuasa hukum kepada Ruslandi untuk mendampinginya pada proses persidangan berikutnya.
‎
‎Sidang berlangsung dinamis ketika Priyo turut menyinggung sejumlah fakta yang disebut berkaitan dengan rekaman CCTV. Kuasa hukum baru disebut akan mendalami dan membuka lebih jauh temuan tersebut dalam agenda sidang selanjutnya sebagai bagian dari upaya pembuktian di persidangan.
‎
‎Perkembangan terbaru ini dinilai menambah babak baru dalam perkara yang sejak awal menjadi sorotan masyarakat. Pergantian kuasa hukum di tengah proses sidang juga memunculkan berbagai spekulasi mengenai strategi pembelaan yang akan ditempuh terdakwa ke depan.
‎
‎Di sisi lain, pergantian kuasa hukum Priyo menurut Komjen Purn Ito Sumardi, berkaitan dengan sorotan publik terhadap pola pembelaan yang sebelumnya pernah dilakukan Toni RM dalam perkara lain, termasuk kasus Vina Cirebon. 
‎
‎“Dalam perkara tersebut, upaya hukum yang diajukan untuk membatalkan putusan pidana terhadap Saka Tatal dan tujuh terpidana lainnya tidak dikabulkan oleh pengadilan,” katanya.
‎
‎Ia menilai argumentasi yang dibangun lebih banyak bertumpu pada pembentukan opini publik dibandingkan pembuktian hukum berbasis hasil olah tempat kejadian perkara (TKP). Pendekatan tersebut kala itu juga mendapat dukungan dari pengacara Farhat Abbas serta beberapa purnawirawan perwira tinggi Polri. 
‎
‎“Namun dalam proses persidangan, majelis hakim tetap berpegang pada alat bukti dan fakta persidangan,” kata dia, Kamis (21/5/2026)
‎
‎Sejumlah argumentasi yang diajukan kubu pembela dipatahkan hakim melalui pertimbangan hukum dalam putusan yang dibacakan di pengadilan, meskipun saat itu persidangan sempat diwarnai tekanan massa dan aksi demonstrasi di sekitar area pengadilan.**

Penulis : Yadi S

Momen tak terduga itu terjadi saat persidangan tengah memasuki tahapan penting. Priyo hadir bukan sebagai terdakwa, melainkan sebagai saksi mahkota untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa lain, yakni Ririn.

Keputusan mendadak tersebut membuat suasana sidang sempat hening sebelum akhirnya dipenuhi bisik-bisik para pengunjung sidang. 

Forum Pemuda Pemerhati Kasus Proyek Strategis Nasional (PSN) bersama aliansi mahasiswa secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Mereka menilai lembaga antirasuah itu terlalu lama “berdiam diri” menghadapi perkara yang disebut-sebut sudah terang benderang.

Ketua Umum SMHI Jabar, Zulkifly, secara terbuka mengungkap adanya dugaan praktik “mafia proyek” yang disebut melibatkan oknum pejabat internal dinas. Dugaan itu bahkan tidak lagi beredar sebatas obrolan lorong kantor atau percakapan warung kopi para kontraktor, melainkan sudah menjadi isu yang ramai diperbincangkan di kalangan pelaku jasa konstruksi.

Dalam keterangannya, Zulkifly menyoroti mekanisme Pengadaan Langsung (PL) yang diduga sarat pengaturan. Ia menyebut ada oknum berinisial AP dan KG yang diduga memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang mendapat paket pekerjaan dan siapa yang hanya kebagian harapan.

Aneka Jaya diketahui telah lama memproduksi dan memperdagangkan berbagai jenis seragam anak, termasuk seragam Polisi Cilik (Pocil). Namun, sejumlah produk yang dipasarkan diduga tidak mencantumkan label wajib SNI sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintah.

Padahal, penerapan SNI pada pakaian anak bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan menyangkut aspek keselamatan dan kesehatan konsumen, khususnya bayi dan anak-anak yang rentan terhadap paparan bahan berbahaya.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti yang dinilai cukup dalam proses penyidikan.

Kapolresta Bandung Kombes Pol. Aldi Subartono, S.H., S.I.K., M.H., CPHR melalui Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Luthfi Olot Gigantara, SH., SIK., MA.   mengatakan laporan terkait dugaan tindak pidana tersebut diterima dari seorang pengusaha asal Cikarang, Kabupaten Bekasi, berinisial I, pada akhir April 2026.

Aktivis anti korupsi Dedi Supriadi, didampingi ahli waris Rony Riswara, mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta untuk menyampaikan pengaduan resmi terkait dugaan pencairan dana konsinyasi UGR Cisumdawu senilai Rp190 miliar kepada H. Dadan Setiadi Megantara dan PT Priwista.

Dalam keterangannya, Dedi menilai pencairan dana tersebut dilakukan secara sepihak dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Ia juga menduga adanya praktik gratifikasi dalam proses pencairan tersebut.

Rizky menunjuk hidung H. Dadan Setiadi Megantara sebagai otak di balik skandal manipulasi data tanah yang merugikan negara dan rakyat hingga ratusan miliar rupiah.

Tidak bekerja sendiri, Dadan diduga kuat mengendalikan "tangan-tangan kotor" di birokrasi, mulai dari mantan Kepala Desa hingga oknum di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumedang.

Pertanyaannya sederhana namun menohok: Sampai kapan negara mau kalah telak oleh sindikat yang sudah jelas-jelas tercatat "berprestasi" di ranah hukum?Rizky mendesak Kapolri untuk segera memerintahkan jajaran Bareskrim memeriksa para terlapor yang laporan resminya sudah mengendap di Mabes Polri. 

Bukan tanpa alasan, para terlapor ini, terutama sang "aktor intelektual" H. Dadan Setiadi Megantara, dianggap bukan lagi sekadar pemain baru, melainkan sosok yang sudah khatam dengan urusan vonis pengadilan.Sutradara Hebat, Naskah Fiktif, dan Figuran PenurutNarasi yang dibangun Rizky tak ubahnya membedah sebuah skenario film kriminal yang buruk. 

Pernyataan ini disampaikan menyikapi proses hukum yang melibatkan kliennya. Rahmat menegaskan kliennya memiliki komitmen penuh untuk mengikuti seluruh tahapan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.

 "Klien kami PT BDS sangat menghargai proses hukum yang sedang berjalan dengan tentunya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kami akan kooperatif dan hadir setiap kali dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bale Bandung," ujar Rahmat Setiabudi dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Sorotan juga datang dari Forum Pemuda Pemerhati Kasus Proyek Strategis Nasional (PSN). Melalui surat terbuka, mereka menyatakan keprihatinan sekaligus mosi tidak percaya terhadap kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang yang mencairkan dana konsinyasi sekitar Rp190 miliar saat proses hukum belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Pencairan dana di tengah proses hukum mencederai rasa keadilan publik. Dana tersebut merupakan uang negara yang seharusnya menjadi hak ahli waris, bukan terpidana kasus mafia tanah dan korupsi,” ujar Ketua Forum, M. Rizky Firmansyah, Selasa (28/4/2026).

Desakan tersebut mencuat setelah adanya indikasi bahwa dana ratusan miliar rupiah itu dicairkan kepada H. Dadan Setiadi Megantara, yang berdasarkan hasil penyidikan Polda Jawa Barat diduga merupakan bagian dari jaringan mafia tanah di wilayah tersebut.

“Ini penghinaan terhadap keadilan. Bagaimana mungkin dana sebesar Rp190 miliar bisa dicairkan kepada pihak yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari mafia tanah. Kami menduga ada kolusi sistematis antara oknum pengadilan dengan sindikat tersebut,” tegas M. Rizky Firmansyah saat dihubungi awak media, Sabtu (25/04/2026).

Aliansi tersebut terdiri dari perwakilan masyarakat, LSM PMPR Indonesia, Ormas FBI DPC Kabupaten Cianjur, serta Serikat Mahasiswa Hukum Indonesia DPD Jawa Barat.

Aksi dimulai dengan long march dari Gedung Generasi Muda Panembong menuju PN Cianjur. Setibanya di lokasi, massa menggelar orasi yang dibuka oleh aktivis Cianjur, Reggy Muharram.

Kuasa hukum ahli waris, Dr. Malau, S.H., M.H., menyatakan bahwa terdapat sejumlah aspek krusial yang diduga diabaikan dalam proses tersebut, terutama terkait hak-hak debitur yang telah meninggal dunia.

Menurut dia, hingga saat ini ahli waris masih menunggu kejelasan mengenai klaim asuransi jiwa debitur yang seharusnya dapat digunakan untuk melunasi kewajiban kredit.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan silaturahmi Ketua Dewan Pakar DPP YGANN, Assoc. Prof. Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., ke Sekretariat DPD YGANN Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, ia disambut langsung oleh Ketua DPD YGANN Jawa Barat, Yanto Dharma Gunawan.

Dalam arahannya, Assoc. Prof. Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. menegaskan pentingnya membangun kolaborasi yang solid antara DPD YGANN Jawa Barat dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan yang berlangsung serius dan penuh semangat ini menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, sebagai upaya memperkuat pemahaman serta partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi.

Acara yang diketuai oleh Dian Rahadian, S.H., M.H. tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, S.T., M.T., yang mewakili Gubernur Jawa Barat.

RDP yang dipimpin Uus Haerudin Firdaus menjadi arena adu data antar instansi. Hadir dalam forum tersebut Kepala DPMPTSP Ben Indra, perwakilan Dinas PUTR, Biro Hukum, Biro Aset, serta dinas terkait lainnya.

Fokus utama RDP mengerucut pada dua persoalan serius:

Data yang dihimpun menunjukkan, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Dana Desa 2025 mencapai Rp1.240.048.000. Namun hingga kini, realisasi yang tercatat baru Rp913.547.800.

Artinya, terdapat selisih sekitar Rp326 juta lebih yang belum terurai secara terbuka kepada publik—angka yang tidak kecil untuk ukuran anggaran desa.

Prarekonstruksi dilaksanakan di sekitar depan Kantor Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung pada Sabtu (28/3/2026) dini hari sekitar pukul 02.45 WIB hingga selama sekitar satu jam kemudian. 

Pelaksanaan prarekonstruksi untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terkait peristiwa dugaan tindak pidana penganiyaan yang dialami Agus pada malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah pada Sabtu (20/3/2026) pagi sekitar pukul 03.00 WIB lewat. 

Pantauan di lapangan pada Rabu (25/03/2026) menunjukkan, sepanjang jalur keluar Tol Dauwan menuju arah kanan (BIC), terdapat sedikitnya 6 hingga 7 titik lokasi yang diduga menjadi tempat transit penimbunan solar subsidi. 

BBM tersebut berasal dari truk-truk besar yang diduga melakukan praktik “kencing” atau pemindahan ilegal, sebelum akhirnya dikumpulkan dan didistribusikan ke gudang-gudang tertentu.

A menjelaskan, awal mula persoalan tersebut terjadi ketika dirinya diminta bantuan oleh seorang temannya berinisial F pada Maret 2025. Saat itu, F mengaku akan berangkat bekerja ke Jepang dan membutuhkan dana cepat.

“Waktu itu F datang kepada saya dan meminta bantuan. Dia menggadaikan mobil tersebut kepada saya sebesar Rp50 juta. Saya tidak menyangka kalau niat membantu teman justru berujung masalah seperti sekarang,” ujar A kepada awak media, Minggu (8/3/2026).

Program nasional yang digagas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat secara mudah, cepat, dan terjangkau. 

Melalui PTSL, pemerintah menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dan bersertifikat.

Wartawan yang mengalami dugaan tindak kekerasan adalah Agustiana Mulyono, wartawan media Priangan.com, salah satu media terbesar di kawasan Priangan Timur.

Ia diduga menjadi korban penganiayaan oleh oknum Ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berinisial H. Saat itu, Agustiana hendak mewawancarai H terkait pembangunan salah satu KDMP di Kota Tasikmalaya.

Bangunan permanen itu diduga dibongkar atas perintah calon pembeli—padahal pelunasan tak pernah dilakukan.

Nilai transaksi disebut mencapai Rp300 juta. Namun yang dibayarkan baru sebatas uang muka (DP). Sertifikat asli justru lebih dulu diserahkan.

Pantauan media, Senin (16/02/2026), di Blok A25 menunjukkan sejumlah bal pakaian impor masih tersusun rapi. Beberapa di antaranya telah terbuka, namun tak terlihat aktivitas bongkar muat ataupun kendaraan distribusi seperti yang sebelumnya rutin terjadi.

Seorang pemilik kantin di sekitar lokasi mengungkapkan, kawasan tersebut mendadak sepi sejak pertengahan tahun lalu.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk tekanan moral, akademik, dan kontrol publik terhadap aparat penegak hukum agar tidak bekerja secara tertutup dan lepas dari pengawasan masyarakat.

Permohonan audiensi tersebut disertai kajian yuridis komprehensif setebal ±47 halaman yang disusun dengan pendekatan akademis, ilmiah, serta berlandaskan hukum positif Indonesia. 

Pelaporan dilakukan menyusul pernyataan Abu Janda di media sosial yang menyebut Jawa Barat berada dalam kondisi “darurat kristenfobia”. Klaim tersebut dinilai tidak berdasar, tendensius, serta sarat framing negatif terhadap masyarakat Jawa Barat secara umum.

Perwakilan AMPUH sekaligus pelapor, Ustaz Doni, menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan tuduhan serius tanpa dukungan data akademik maupun fakta lapangan.

Akun TikTok bernama Serdadu IB 87 bersama akun @wajah_pribumi dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Para wartawan yang tergabung dalam Aliansi Media tersebut menyerahkan sejumlah barang bukti berupa rekaman video, unggahan media sosial, serta tangkapan layar percakapan yang dinilai mengandung unsur penghinaan, ancaman, dan pelecehan terhadap profesi wartawan.

Rapat kerja ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Kejaksaan RI dan DPR RI sebagai bagian dari mekanisme check and balances. 

Paparan Jaksa Agung berfokus pada implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI 2024–2029 yang mengusung visi sebagai pelopor penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.

Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Purwakarta kini memasuki tahap krusial dengan memeriksa saksi-saksi kunci. Salah satunya Iyus Mulyadi, suami korban, warga Desa Salem, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta.

Dalam pemeriksaan, Iyus mengungkapkan bahwa keberangkatan istrinya dilakukan tanpa sepengetahuannya dan tanpa prosedur yang sah.

Hasil penelusuran JABARKINI.ID di lapangan pada Selasa (7/1/2026) sekitar pukul 15.30 WIB mengindikasikan bahwa dugaan pembuangan limbah tersebut bukan terjadi sekali. 

Sejumlah warga menyebut aktivitas serupa telah berulang kali terjadi, terutama pada sore hingga malam hari.